PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA DENPASAR

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh PDAM kepada konsumen selaku pemakai barang dan jasa akibat terbatasnya penyediaan air bersih. Untuk mengetahui bagaimanakah tanggung jawab Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam mengatasi kerugian yang dialami konsumen terhadap dampak yang timbul akibat terbatasnya penyediaan air bersih. Metode penelitian yang digunakan adalah Hukum empiris. Dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder, dan data tersier. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merupakan landasan hukum paling pertama dan utama dalam penyelesaian permasalahan dan kasus-kasus tentang konsumen yang menderita kerugian akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajiban mereka di dalam menjalankan usahanya. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tersebut, PDAM wajib bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen/pelanggannya, yaitu dengan memberikan ganti kerugian dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan terhadap jaringan perpipaan yang dikelola PDAM Kota Denpasar yang telah mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen/ pelanggan