PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Pencabulan berasal dari kata cabul yang diartikan sebagai “tidak senonoh, melanggar adat dan susila, melanggar kesopanan, keji dan kotor”. Perbuatan cabul dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan. Pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 290, 292, 293, 294, 295 KUHP dan Pasal 76E dan Pasal 82 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus pencabulan anak di Pengadilan Negeri Denpasar dan hambatan-hambatan hakim dalam penerapan sanksi pidana bagi pelaku dalam kasus pencabulan anak di pengadilan negeri Denpasar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar. Pertanggungjawaban pidana yang harus pelaku pencabulan anak jalani ialah pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dan hambatan hakim dalam penerapan saksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak adalah Kesaksian korban yang rentan Anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan, Kesulitan dalam memperoleh bukti yang kuat