KEHARUSAN PERJANJIAN WARALABA DENGAN BENTUK TERTULIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2007

Seiring dengan perkembangan zaman globalisasi maka berdampak pula pada perkembangan konsep bisnis. Salah satunya adalah sistem waralaba yang akhir�akhir ini telah menjadi salah satu pusat perhatian sebagai bentuk terobosan pengembangan usaha. Perumusan masalahnya adalah: apakah yang menjadi dasar perjanjian waralaba harus dibuat dalam bentuk tertulis? Dan bagaimana akibat hukum perjanjian waralaba yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis? Tipe penelitian adalah penelitian hukum normatif dan pendekatan masalah secara perundangundangan dan konseptual. Keabsahan dan kekuatan hukum dari perjanjian waralaba dimana KUH Perdata menganut asas konsensualisme, artinya suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan di antara kedua belah pihak. Perjanjian waralaba mulai mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, terhitung sejak tercapainya kesepakatan para pihak dan perjanjian yang mereka buat mempunyai kekuatan hukum yang sama