PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM TRANSAKSI DAGANG MELALUI SISTEM ELEKTRONIK PADA UU RI NO 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Lahirnya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang�Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini tidak dapat dilepas dari semangat zaman yang bersifat global serta tuntutan kebutuhan akan perlindungan hukum bagi pengguna teknologi informasi yang dipandang sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan, salah satunya penipuan transaksi dagang melalui sistem elektronik. Transaksi dagang melalui sistem elektronik di Indonesia terus berkembang. Sebagai transaksi yang memiliki karakteristik khusus yang melibatkan para pihak lintas yuridiksi tanpa harus bertemu fisik, sangat diperlukan pelindungan hukum bagi korban/ konsumen. Melalui metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini mengkaji pelindungan korban/konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik