IMPLEMENTASI PENERAPAN PASAL 21 HURUF H PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG DISTRIBUSI BARANG SECARA LANGSUNG PADA ERA EKONOMI DIGITAL SAAT INI (STUDI KASUS: PT VARASH SADDAN NUSANTARA DI DENPASAR)

Pada era Ekonomi Digital saat ini, pola pikir masyarakat cenderung instan dalam bertransaksi jual beli, yang lebih memilih untuk bertransaksi secara online dibandingkan bertansaksi secara langsung. Salah satunya melalui online marketplace. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada bidang usaha distribusi langsung yang mengharuskan setiap pelaku usaha yang bergerak dibidang tersebut untuk tidak menjual dan memasarkan produk/barang yang terdaftar di sistem penjualan langsung pada sistem penjualan tidak langsung dan/atau online Marketplace yang pengaturannya diatur dalam Pasal 21 huruf (h) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung. Salah satu pelaku usaha tersebut adalah PT Varash Saddan Nusantara. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data primer dilapangan dan data sekunder. Alat pengumpulan data dengan dilakukannya wawancara kepada pihak PT Varash Saddan Nusantara, observasi pedoman pengumpulan data, dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang diperoleh dari para informan, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Menganalisis data dengan cara menarikan kesimpulan dari hasil Wawancara atau interview yang nanti dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi penerapan Pasal 21 huruf (h) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Distribusi Barang Secara Langsung di PT Varash Saddan Nusantara pada era ekonomi digital saat ini dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan peraturan tersebut, serta upaya-upaya apa sajakah yang telah dilakukan PT Varash Saddan Nusantara untuk menyelesaikan pelanggaran peraturan tersebut dengan ketentuan hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang terkait