PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI GADGET BEKAS

Perlindungan bagi konsumen sangat penting dapat ditinjau secara formal dan material, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam peningkatan kualitas usaha dan efsiensi usaha memproduksi produk yang dihasilkan untuk mencapai tujuan usaha. Untuk mencapai produktivitas dan efisiensi usaha, konsumen menjadi sasaran dampak dalam pelaksanaannya. Menurut UU RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan kepada konsumen. Gadget adalah sarana untuk berkomunikasi yang dipergunakan untuk menjalin interaksi antar masyarakat yang menimbulkan kontak sosial. Adanya permasalahan dalam pertanggungjawaban yang diberikan oleh Toko Joy Phone menyebabkan timbul ketidakpuasan konsumen. Pentingnya dari penulisan skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone dan pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap jaminan garansi dalam melakukan transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti keberlakuan hukum di dalam masyakat merupakan penelitian penafsiran sebagai peristiwa empiris atau nyata dengan melakukan pengamatan dalam keadaan yang sesungguhnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara (interview) dan teknik studi perpustakaam (library research). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone belum sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya penyampaian informasi produk dan prosedur penggunaan garansi kepada konsumen sehingga menyebabkan tidak semua konsumen memahami tentang produk dan garansi produk. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap jaminan garansi dalam melakukan transaksi jual beli gadget bekas (second) di Toko Joy Phone telah dilakukan tetapi belum sesuai dalam pemberian garansi bagi setiap produk gadget yang dijual. Toko Joy Phone memberikan jaminan garansi belum sesuai dengan Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan melanggar Pasal 2 ayat (1) Permendag Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 yang mewajibkan produk telematika dan elektronika dilengkapi dengan kartu jaminan/garansi purna jual