FUNGSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS KEPEMILIKAN TANAH DI WILAYAH KABUPATEN KLUNGKUNG

Sengketa tanah sering muncul akibat perkembangan dan akses lahan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menggunakan mediasi sebagai solusi cepat dan efektif. Di Kabupaten Klungkung, Bali, terdapat beragam sengketa tanah yang kompleks. BPN berupaya menjamin hukum dan kesejahteraan melalui pendaftaran resmi tanah. Meskipun ada hambatan fisik dan yuridis, upaya terus dilakukan untuk penyelesaian dalam kerangka negara hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan wawancara langsung Kepala BPN dan Kepala Subseksi Sengketa Konflik BPN Klungkung. Hasil Pembahasan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Klungkung melaksanakan penyelesaian sengketa batas tanah dalam beberapa tahap. Pertama, tahap pengaduan dilakukan dengan surat resmi mengikuti persyaratan Permen ATR No. 21 tahun 2020. Kedua, penelaahan dokumen mengharuskan kedua pihak menyerahkan data pendukung klaim masing-masing. Ketiga, pemanggilan pihak dilakukan tiga kali. Keempat, peninjauan lokasi dengan pengukuran di mana kedua pihak menunjukkan batas tanah. Kelima, pelaksanaan mediasi, pihak diajak mediasi; penolakan berarti kegagalan, penerimaan memberi waktu 30 hari. Penyelesaian melalui mediasi sukses jika ada kesepakatan tertulis. Mediasi berhasil saat ada kesepakatan yang dicatat dalam akta perdamaian