KEKUATAN HUKUM SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI HAK ATAS TANAH DALAM PERKARA PERDATA

Tanah memiliki peran sentral sebagai sumber kehidupan dan ekonomi di Indonesia. Masih ada perselisihan hak atas tanah, menunjukkan kekurangan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengatur hak atas tanah, dengan hak milik paling kuat. Sertifikat BPN penting untuk kepastian hukum, tapi masih terjadi perselisihan. Penelitian memahami nilai sertifikat hak milik penting dalam menilai kepemilikan tanah dan memberikan kepastian hukum. Juga identifikasi alasan vi pengadilan batalkan sertifikat untuk atasi keraguan dan jaga keadilan dalam sengketa tanah. Sertifikat hak milik menjadi alat bukti yang kuat karena diakui oleh perundang-undangan, berfungsi sebagai bukti kepemilikan, dan memberikan kepastian hukum. Putusan Mahkamah Agung No. 3723 K/PDT/2022 menjelaskan sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian kuat data fisik dan yuridis tanah, tapi tidak mutlak. Sertifikat hak milik adalah alat bukti sah yang memberikan perlindungan hukum, tetapi bisa dibatalkan akibat cacat hukum administrasi atau putusan pengadilan. Dengan pertumbuhan populasi manusia tanpa penambahan lahan, sengketa hak atas tanah meningkat. Pendaftaran tanah dan sertifikat dianjurkan untuk memberikan perlindungan, kepastian, dan kekuatan hukum