Eksistensi Hukum Hak Mewaris Laki-Laki Di Dalam Perkawinan Nyentana Di Desa Bongkasa, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung

Hukum waris adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Setiap Desa Adat di Bali memiliki aturan yang berbeda dari masing-masing Desa Adat dalam hal perkawinan dan pewarisan yang telah menjadi tradisi dan berlangsung terus menerus. Dengan adanya perbedaan ini menunjukkan keanekaragaman budaya dan tradisi yang menjadi sumber persatuan dan kesatuan negara. Kontradiksi antara law in book dan law in action dapat terjadi tidak terlepas dari adanya sistem sosial budaya yang menjangkau sistem pewarisan masyarakat Bali. Masyarakat hukum adat yang ada di Desa Bongkasa Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung tunduk dan memegang teguh pada hukum adatnya, termasuk hukum waris adatnya. Kedudukan laki-laki dalam perkawinan nyentanan ditinjau dari hukum waris adat Bali di Desa Bongkasa adalah berstatus sebagai pradana (perempuan) dan dalam pewarisannya adalah tetap pada perempuan (purusa) karena perempuan berkedudukan sebagai purusa (laki-laki) dan laki laki sebagai pradana (perempuan) yang tidak berhak menerima warisan walaupun dalam perkawinan nyentana ini laki-laki lebih banyak menjalankan kegiatan atau peran dalam rumah tangga dan dalam sosial bermasyarakat. Perkawinan nyentana menimbulkan akibat hukum berupa terlepasnya hubungan keluarga antara suami dengan keluarganya dan suami masuk ke dalam keluarga istri