PENGUNDURAN DIRI SUKARELA SEBAGAI PENYELUNDUPAN HUKUM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SELAMA PANDEMI COVID-19

Pandemi Covid-19 berimplikasi pada pelemahan ekonomi global. Banyak perusahaan yang tidak dapat beroperasi atau tidak dapat beroperasi secara optimal. Dalam melakukan efesien terhadap pengeluaran perusahaan, maka perusahaan mengurangi jumlah karyawan, bahkan ada yang menutup usaha secara permanen. Untuk mengurangi biaya yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan dalam mekanisme pemutusan hubungan kerja, maka perusahaan menggunakan surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela. Kondisi ini tentu merugikan pekerja. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pertama perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 dan kedua, perbandingan akibat hukum pemutusan hubungan kerja dengan pengunduran diri sukarela. Perlindungan tenaga kerja pada masa pandemi Covid-19 didasarkan pada dasar filosofi dimana negara memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya melalui konsep welfare state. Oleh sebab itu, negara mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk melindungi tenaga kerja dari pemutusan hubungan kerja. Salah satu bentuk pemutusan tenaga kerja yang diciptakan oleh perusahaan adalah dengan meminta pekerja untuk menandatangangi surat pernyataan pengunduran diri secara sukarela. Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima, sedangkan apabila pekerja mengundurkan diri secara sukarela maka pengusaha tidak membayarkan seluruh komponen hak tersebut.