FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEGAWAI MELAKUKAN KECURANGAN (FRAUD) PENGELOLAAN DANA DESA PADA SEKTOR PEMERINTAHAN DESA DI KECAMATAN KLUNGKUNG

Alokasi dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa yang diuraikan lebih rinci melalui APBDes. Pemberian alokasi dana desa yang besar memiliki potensi untuk terjadinya kecenderungan kecurangan. Kecurangan (fraud) merupakan tindakan yang telah dilakukan seseorang atau berkelompok secara ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja. Kecurangan dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam maupun diluar organisasi. Kecurangan (fraud) dapat terjadi pada sektor swasta maupun sektor publik, seperti instansi pemerintahan, yang pelakunya merupakan pegawai pihak dalam maupun di luar organsasi. Fraud lebih banyak terjadi pada instansi pemerintah disebabkan karena organisasi tersebut memiliki struktur yang cukup kompleks, sistem birokrasi yang berbelitbelit, integritas lingkungan kerja yang rendah, kontrol yang tidak efektif, dan tekanan yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh asimetri informasi, penegakan hukum, kesesuaian kompensasi, moralitas individu, dan pengendalian internal terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan/fraud. Penelitian ini menggunakan metode sampling jenuh sebagai metode penentuan sampelnya. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data menerapkan sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Teknik analisis data mengimplementasikan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan pegawai melakukan kecurangan (fraud) dan kesesuaian kompensasi, moralitas individu dan pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (fraud), sedangkan penegakan hukum tidak berpengaruh terhadap kecenderungan pegawai untuk melakukan kecurangan (fraud).