EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

SETIAWAN, PUTU ADI (2023) EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR. Other thesis, Universitas Mahasaraswati Denpasar.

[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
R.12 FH-S2 ABSTRAK.pdf - Other

Download (378kB)
[thumbnail of BAB I] Text (BAB I)
R.12 FH-S2 BAB I.pdf - Other

Download (1MB)
[thumbnail of FULL TEXT] Text (FULL TEXT)
R.12 FH-S2.pdf - Other
Restricted to Registered users only

Download (16MB)

Abstract

Abstrak

Salah satu tujuan dalam kehidupan ini adalah memiliki keturunan, masyarakat adat khususnya di Bali sangatlah mengharapkan hal tersebut, maka untuk dapat mewujudkannya harus dilaksanakan suatu perkawinan yang sah. Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempunyai prinsip mempersulit terjadinya perceraian, dengan demikian setiap perceraian yang sah harus dengan putusan pengadilan. Dengan demikian mendorong meningkatnya perkara perceraian yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjukkan oleh semakin banyaknya jumlah perkara perceraian dibanding perkara perdata lainnya. Untuk dapat menyikapi bertumpuknya perkara perdata di Pengadilan Negeri kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang bertujuan agar dapat meminimalisir bertumpuknya perkara agar dapat diselesaikan dengan perdamaian. Konsep tersebut bukan hanya dapat digunakan untuk proses mediasi di pengadilan saja, tetapi juga dapat digunakan untuk mediasi diluar pengadilan

Abstract

One of the goals in this life is to have children, the indigenous people especially in Bali really hope for this, so in order to make it happen a legal marriage must be carried out. The purpose of establishing Law Number 1 of 1974 concerning Marriage is to have the principle of making it difficult for divorce to occur, thus every legal divorce must be with a court decision. Thus encouraging an increase in divorce cases being resolved at the Denpasar District Court as indicated by the increasing number of divorce cases compared to other civil cases. In order to be able to respond to the accumulation of civil cases in the District Court, the Supreme Court of the Republic of Indonesia issued PERMA Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts, which aims to minimize the accumulation of cases so that they can be resolved amicably. This concept can not only be used for mediation processes in court, but can also be used for mediation outside the court.

Item Type: Thesis (Other)
Additional Information: R.12 FH-S2 / 2023
Uncontrolled Keywords: Efektivitas, Mediasi, Prosedur Gugatan Perceraian.
Subjects: F. HUKUM (Law) > Mediasi Perceraian
Divisions: Fakultas Hukum > Magister Hukum
Depositing User: adhi satriawan
Date Deposited: 20 Jul 2023 03:32
Last Modified: 20 Jul 2023 03:32
URI: http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/3900

Actions (login required)

View Item
View Item