PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK PEKERJA AKTIF DAN YANG TIDAK AKTIF DI PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA TBK AKIBAT PANDEMI COVID – 19

Abstrak

Pemasalahan tenaga kerja saat pandemik COVID-19 merebak awal Th 2020 ini banyak menimbulkan sengketa antara pekerja dan pengusaha, penulis ingin melihat bagaimana substansi hukum untuk menlindungi hak-hak dasar pekerja dengan perspektif hak asasi manusia dalam memenuhi rasa keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris berdasarkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber dengan ditunjang oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara tidak berencana dengan nara sumber. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa substansi peraturan tentang perlindungan hak hak pekerja dan kewajiban pengusahan belum dirumuskannya secara jelas dan komprehensif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum (unpredictable) bagi pekerja di PT Destinasi Tirta Nusantara TBK. Keputusan sepihak serta tidak ada komunikasi dan mengabaikan peraturan UU Cipta Kerja no 11 Tahun 2020 dan UU No.24 Th 2011 BPJS ketenagakerjaan maka timbulah sengeketa juga peran aparatur negara yang terkait dengan Ketenagakerjaan tidak tegas dalam menegakkan low enforcement padahal peraturan-peraturan perundang-undangan sudah jelas mengaturnya.

Abstract

Workforce problems when the COVID-19 pandemic broke out in early 2020 caused a lot of disputes between workers and employers. The author wants to see how the legal substance is to protect workers' basic rights with a human rights perspective in fulfilling a sense of justice. This research uses empirical legal research methods based on primary data which is data obtained directly from the field based on respondents and informants supported by data obtained from unplanned interviews with informants. From the results of this study it was concluded that the substance of the regulations regarding the protection of workers' rights and employers' obligations had not been formulated clearly and comprehensively, causing legal uncertainty (unpredictable) for workers at PT Destinasi Tirta Nusantara TBK. One-sided decision and no communication and ignoring the regulations of the Job Creation Law No. 11 of 2020 and Law No. 24 of 2011 Employment BPJS, a dispute arises as well as the role of the state apparatus related to Employment is not firm in upholding low enforcement even though statutory regulations have been clearly set it.