PENGARUH KEBIJAKAN PERPAJAKAN, PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI ADMINISTRASI, LOOPHOLES, DAN RISIKO DETEKSI TERHADAP PERENCANAAN PAJAK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK BADUNG SELATAN

Perencanaan pajak (tax planning) merujuk pada proses merekayasa pajak agar utang pajak menjadi seminimal mungkin, dengan cara tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Badung selatan mengalami fluktuasi selama tahun 2018 – 2020 secara berturut sebesar 63,85%, 59,67%, dan 59,54%. Presentase kepatuhan membayar pajak yang berfluktuasi menjadi sebuah indikasi bahwa perilaku penggelapan pajak cukup besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh bukti empiris pengaruh kebijakan perpajakan, peraturan perpajakan, sanksi administrasi, loopholes, dan risiko deteksi terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak badung selatan. Populasi penelitian berjumlah sebanyak 77.248 Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Badung Selatan serta memperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode accidental sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perpajakan, sanksi administrasi, loopholes dan risiko deteksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi sedangkan kebijakan perpajakan tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak wajib pajak orang pribadi.