KAJIAN NORMATIF TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

ABSTRACT
Humans are social creatures who need each other, interact with each other so that a sense of mutual care, love for each other arises and continues to the desire to live happily and to multiply offspring in the bond of a marriage. According to Law Number I of 1974 concerning marriage which was amended by Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Article I it is emphasized that Article 1 marriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on Belief in the One and Only God. Interfaith marriage is an issue that never ends being debated. Regarding interfaith marriages, they are no longer listed as mixed marriages in the Marriage Law so that the legality of a marriage is referred to in Article 2 of the Marriage Law which states that marriage is valid if it is carried out according to their respective religions and beliefs. -respectively. In the elucidation of Article 2 paragraph (1) it is stated that there is no marriage outside the law of his religion and belief.

ABSTRAK
Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu sama lain, saling berinteraksi hingga timbul rasa saling peduli, saling mencintai dan berlanjut pada keinginan hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dalam ikatan sebuah perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang perkawinan yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal I ditegaskan bahwa Pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk Keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan beda agama merupakan persoalan yang tidak kunjung usai diperdebatkan Perihal perkawinan beda agama tidak lagi dicantumkan sebagai perkawinan campuran dalam UndangUndang perkawinan segingga legalitas suatu perkawinan dirujukan pada Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.