KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN PENCEGAHAN KELUAR NEGERI SEBAGAI OBJEK SENGKETA DALAM PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 51 TAHUN 2009

Abstrak
Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara yakni antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN). Sengketa tata usaha negara ini berpangkal dari ditetapkannya suatu keputusan TUN oleh badan atau pejabat TUN. Oleh karena itu, pada hakikatnya sengketa tata usaha negara adalah sengketa tentang sah atau tidaknya suatu keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, atau dengan kata lain dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat digugat di hadapan pengadilan TUN hanyalah badan atau pejabat TUN, selain itu sengketa yang dapat diadili oleh peradilan tata usaha negara adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan TUN, bukan sengketa mengenai kepentingan hak.

Abstract
State Administrative Disputes are disputes that arise in the field of state administration, namely between individuals or civil legal entities and state administrative bodies or officials, both at the central and regional levels, as a result of the issuance of state administrative decisions, including personnel disputes based on laws and regulations. the applicable invitation as referred to in Article 1 point 10 of Law Number 51 of 2009 Concerning State Administrative Court (UU PTUN). This state administration dispute stems from the stipulation of a TUN decision by a TUN body or official. Therefore, in essence a state administrative dispute is a dispute about whether or not a TUN decision that has been issued by a state administration body or official, or in other words it can be concluded that what can be sued before a TUN court is only a TUN body or official. , other than that disputes that can be tried by the state administrative court are disputes regarding the validity or invalidity of a State Administrative Court decision, not disputes regarding rights interests.