AKIBAT HUKUM TERHADAP DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DI BPD BALI

Abstrak
Secara umum kredit bermasalah merupakan kredit yang dapat menimbulkan persoalan, bukan hanya terhadap bank sebagai lembaga pemberi kredit, tetapi juga terhadap nasabah penerima kredit, karena itu bagaimanapun juga kredit itu harus diselesaikan dengan berbagai cara. Pada dasarnya baik kreditur maupun debitur tidak menghendaki transaksi kredit brakhir dengan jalan eksekusi jaminan. Namun dalam pelaksanaannya banyak debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali. Adapun rumusan masalah yang didapatkan diantaranya yakni, Bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali dan Bagaimana upaya penyelesaian masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas dan untuk memudahkan pelaksanaan penelitian sehingga penelitian ini dapat menjawab perumusan masalah, oleh karena itu maka penulis menggunakan metode penelitian empiris. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan beban. Di dalam sistem BPD Bali, akibat hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPD Bali dibagi menjadi 3 sistem, yakni secara Perdata, Pidana dan Administrasi. Penyelesaian wanprestasi pada Bank BPD Bali dengan debitur dilakukan secara non litigasi. BPD Bali dalam menyelesaikan masalah wanprestasi dalam perjanjian kredit menggunakan upaya penyelesaian Mediasi. Karena BPD Bali mengkedepankan keputusan bersama agar tidak terjadi permasalahan yang lainnya lagi.

Abstract
In general, non-performing loans are loans that can cause problems, not only for banks as credit granting institutions, but also for customers receiving credit, therefore, however, credit must be resolved in various ways. Basically, neither the creditor nor the debtor wants the credit transaction to end with the execution of collateral. However, in practice, many debtors have defaulted on credit agreements at BPD Bali. The problem formulations obtained include, How are the legal consequences for debtors who default in credit agreements at BPD Bali and How are efforts to resolve default problems in credit agreements at BPD Bali. To get a broader picture and to facilitate the implementation of research so that this research can answer the formulation of the problem, therefore the authors use empirical research methods. Legal consequences are caused by the emergence of rights and obligations, where rights are a pleasure, while obligations are a burden. In the BPD Bali system, the legal consequences for debtors who make defaults in credit agreements at BPD Bali are divided into 3 systems, namely civil, criminal and administrative. The settlement of defaults at BPD Bali with debtors is carried out in a non-litigation manner. BPD Bali in resolving default problems in credit agreements uses Mediation settlement efforts. Because BPD Bali prioritizes joint decisions so that no other problems occur again.