TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETENTUAN MASA PERCOBAAN KERJA (PROBATION) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Abstract
Human resources are the most valuable asset in a company. Human resource management is closely related to how human resources are managed in an organization or company so that they are able to make an optimal contribution. Judging from the government policies that are regulated together with the legislature in the form of laws and government regulations, these regulations are a real effort by the government as a policy-making institution to provide legitimacy for the protection of workers' rights, laws that regulate time work agreements. Certain laws basically still have deficiencies, so that it can be said to be inconsistent, because the contents of the laws that are applied are not specific. In addition, problems in implementing work agreements occur as a result of the lack of legal awareness possessed by employers, where in the preparation of work agreements, employers do not understand the contents of existing regulations. The purpose of the research is to find out and understand how strong the arrangements are in law number 13 of 2003 concerning Manpower in order to establish justice for workers during the probationary period.

Abstrak
Sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga dalam perusahaan, Manajemen sumber daya manusia sangat berkaitan dengan cara pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan agar mampu memberikan kontribusi yang optimal. Dilihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diatur bersama lembaga legislatif dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah, peraturan-peraturan tersebut merupakan upaya nyata pemerintah sebagai lembaga pengambil kebijakan untuk memberikan legitimasi atas perlindungan hak para pekerja,Undang-Undang yang mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu pada dasarnya masih memiliki kekurangankekurangan, sehingga dapat dikatakan tidak konsisten, sebab undang-undang yang di terapkan isinya tidak spesifik. Selain itu masalah dalam penerapan perjanjian kerja terjadi akibat dari kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki oleh pengusaha, dimana dalam penyusunan perjanjian kerja kontrak pengusaha tidak memahami tentang isi dari peraturan-peraturan yang ada. Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan memahami seberapa kuat pengaturan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan demi membentuk keadilan bagi para pekerja selama masa percobaan berlangsung.