PERAN PACALANG DALAM PENERTIBAN HUKUM ADAT DI DESA ADAT PENGOSEKAN KECAMATAN UBUD KABUPATEN GIANYAR

ABSTRACT
The function and authority of the pacalang has encouraged each village to empower its security unit within the framework of binding rules in each village (awig-awig Traditional Village). This study further examines the role of the pacalang in regulating the security and order of customary law in the Pengosekan customary village and how the authority of the pacalang is to regulate security and order during traditional ceremonies and security and order in the Pengosekan customary village. This type of research uses empirical research (law in action), which is research that departs from the gap between das solen and das sein, an approach based on the Awig-Awig Pengosekan Traditional Village and field practice related to the authority of the pacalang in regulating security and order in customary law in Pengosekan Traditional Village, Ubud District, Gianyar Regency. In conclusion, the legal basis for the authority of the pacalang in regulating security and order in customary law in Pengosekan traditional village is Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning traditional villages in Bali, Awig-Awig traditional villages Pengosekan, Ubud District, Gianyar Regency. The authority of the pacalang in regulating the security and order of customary law in the Pengosekan customary village, especially in customary, cultural, religious and village activities in order to create order (kasukertan) in the village.

ABSTRAK
Fungsi dan wewenang pacalang telah mendorong setiap desa memberdayakan satuan pengamanannya dalam kerangka aturan yang mengikat di masing-masing desa (awig-awig Desa Adat), dibutuhkan peraturan yang mengatur sepak terjang pacalang sehingga dalam melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik dan lancar. Penelitian ini mengkaji lebih lanjut tentang peran pacalang dalam mengatur keamanan dan ketertiban Hukum Adat di lingkungan Desa Adat Pengosekan dan bagaimana kewenangan pacalang dalam mengatur keamanan dan ketertiban saat upacara adat dan keamanan dan ketertiban dilingkungan Desa Adat Pengosekan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (law in action) yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara das solen dengan das sein, pendekatan berdasarkan Awig-Awig Desa Adat Pengosekan serta praktek dilapangan terkait pada Kewenangan pacalang dalam mengatur keamanan dan ketertiban Hukum Adat di Desa Adat Pengosekan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Kesimpulan, dasar hukum kewenangan pacalang dalam mengatur keamanan dan ketertiban Hukum Adat di Desa Adat Pengosekan adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, Awig-Awig Desa Adat Pengosekan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar. Kewenangan pacalang dalam mengatur keamanan dan ketertiban Hukum Adat di Desa Adat Pengosekan terutama pada kegiatan adat, budaya, agama dan dilingkungan desa guna menciptakan ketertiban (kasukertan) desa.