TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Abstract
The rapid development and progress of technology, especially information technology, have had various impacts, both positive and negative. The negative impact caused is a form of decency crime through online media, namely online prostitution activities. In addition, the absence of regulations and weak law enforcement make countermeasures against online prostitution crimes not optimal. Based on this, the authors formulate the problem of how to regulate the crime of online prostitution according to Law Number 19 of 2016 concerning information and electronic transactions and how to regulate online prostitution from the perspective of justice. This research uses normative juridical methods and types, namely research conducted by studying the applicable laws and regulations applied to a particular legal issue. The regulation of online prostitution crime according to Law 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions contains arrangements that focus on prohibiting the distribution of pornographic content, not on the consequences that have arisen, so that it has not fulfilled justice and is not fully effective because it cannot ensnare all parties involved in the crime of online prostitution.

Abstrak
Perkembangan serta kemajuan teknologi yang begitu pesat terkhususnya teknologi informasi menimbulkan berbagai dampak baik itu dampak positif maupun negatif. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan adalah bentuk kejahatan kesusilaan melalui media online yaitu kegiatan prostitusi online. Selain itu, tidak adanya pengaturan dan penegakan hukum yang lemah membuat penanggulangan terhadap tindak pidana prostitusi online menjadi tidak maksimal. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan, bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi online menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta bagaimana pengaturan prostitusi online dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam perspektif keadilan. Penelitian ini menggunakan metode dan jenis yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara pengkajian xi perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Pengaturan tindak pidana prostitusi online menurut UndangUndang 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat pengaturannya terfokus pada larangan distribusi konten pornonya, bukan pada akibat yang ditimbulkan sehingga belum memenuhi suatu keadilan dan tidak sepenuhnya efektif karena tidak bisa menjerat semua pihak yang terlibat dalam kejahatan prostitusi online.