TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEJAHATAN PENIPUAN BERBASIS TRADING BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK

ABSTRACT
Rapid technological developments produce a multifunctional internet and create the era of globalization. The era of globalization demands a transition from society that was initially traditional to a modern one, thereby increasing the crime rate in this era of globalization, especially trading-based fraud crimes. This technological development includes financial matters that make it easier for people to access financial products, facilitate transactions, and increase financial literacy, including investment. Binary Option Trading Investment or Binary Option Trading is an activity of determining the movement of an asset's value within a certain period of time that has been selected through the Binary System. The problems faced are: How to regulate fraud crimes based on Indonesian positive law and how to deal with fraud crimes based on binary option trading based on the Electronic Transaction Information Law. The research method used is normative research by conducting library research on primary legal materials and secondary legal materials. Based on the research results, it can be seen that the regulation of fraud crimes based on Indonesian positive law is contained in Articles 379 to 393 of the Criminal Code which are formulated as other criminal acts which all have deceptive nature. Efforts to deal with fraud based on binary option trading are listed in Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Specifically, efforts to deal with criminal acts of online fraud are regulated in Article 28 paragraph (1) of the ITE Law. The Electronic Transaction Information Act does not provide specific provisions regarding fraud in Binary Options Trading. In this case it can be seen from the absence of the use of fraudulent propositions in its articles. However, there is a regulation regarding the prohibition of spreading fake news that results in consumer losses, namely in Article 28 paragraph (1), where it is necessary to have separate regulations governing the procedures and methods for making Binary Option Trading investment applications.

ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang pesat menghasilkan internet yang multifungsi dan menciptakan era globalisasi. Era globalisasi menuntut adanya transisi masyarakat yang awalnya tradisional kearah modern, sehingga meningkatkan angka kejahatan pada era globalisasi ini terutama kejahatan penipuan berbasis trading. Perkembangan teknologi ini mencakup hal finansial yang memudahkan masyarakat untuk mengakses produkproduk keuangan, mempermudah transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan, tidak terkecuali investasi. Investasi Trading Binary Option atau Perdagangan Opsi Biner merupakan aktivitas menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui Sistem Biner. Adapun permasalahan yang di hadapi yaitu : Bagaimana Pengaturan tentang kejahatan penipuan berdasarkan hukum positif Indonesia dan Bagaimana Penanggulangan kejahatan penipuan Berbasis trading Binary Option Berdasarkan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang di pergunakan yaitu penelitian Normatif dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaturan kejahatan penipuan berdasarkan hukum positif Indonesia terdapat dalam Pasal 379 sampai dengan Pasal 393 KUHP yang dirumuskan tindak pidana lain yang keseluruhannya memiliki sifat menipu. Upaya penanggulangan terhadap penipuan berbasis Trading binary option tercantum Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, upaya untuk penanggulangan tindak pidana penipuan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik tidak ada pengaturan yang secara spesifik mengenai penipuan dalam Trading Binary Option. Dalam hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan proposisi penipuan di dalam pasalpasalnya. Tetapi ada pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu dalam Pasal 28 ayat (1), yang dimana memang diperlukan adanya peraturan tersendiri yang mengatur bagaimana prosedur dan cara pembuat aplikasi investasi Trading Binary Option.