IMPLEMENTASI HUKUM PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP PEMAKAI NARKOTIKA (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Kota Denpasar)

ABSTRAK
Negara Indonesia adalah Negara Hukum, Hal ini terlihat dari Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Yang mana negara hukum didefinisikan secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkotika berubah menjadi seseorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya. Pecandu narkotika menderita sindroma ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan undang-undang setidaknya terdapat dua jenis rehabilitas yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti yakni, bagaimana implementasi hukum pemberian rehabilitasi terhadap pemakai narkotika oleh BNN Kota Denpasar kemudian apasaja faktor-faktor yang menghambat BNN dalam pemberian rehabilitasi terhadap pemakai Narkotika di Kota Denpasar. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian sosiologis yakni dengan cara melakukan survey dengan cara turun langsung kelapangan yang berkenan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu di BNN Kota Denpasar. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa pelayanan yang diberikan oleh BNN Kota Denpasar masih belum maksimal bagi penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Dikarenakan keterbatasan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk BNN Kota Denpasar. Tetapi walau dana yang diberikan oleh pemerintah telah diputus untuk melaksanakan rehab di Rumah Sakit, BNN Kota Denpasar tetap bisa memberikan pelayanan rehabilitasi dengan memberikan suatu pemeriksaan, penetapan diagnosa, pengobatan dan perawatan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Adapun kendala yang dihadapi ialah tidak kooperatifnya pasien terhadap BNN Kota Denpasar dengan menggunakan kembali narkotika dan berbohong pada saat di rehab. Disini peran keluarga juga penting dalam proses rehab.

ABSTRACT
The State of Indonesia is a State of law. This can be seen from Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that "Indonesia is a State of law". Which is a rule of law state simply defined is a country whose administration of power is based on law. Along with the times, someone who was initially unfamiliar with narcotics turned into an addict who found it difficult to break free from his addiction. Narcotics addicts suffer from dependency syndrome as a result of their own drug abuse. Rehabilitation of narcotics addicts is a process of treatment to free narcotics addicts as well as a form of social protection that integrates narcotics addicts into social order so that they no longer abuse narcotics. According to the law, there are at least two types of rehabilitation, namely medical rehabilitation and social rehabilitation. As for the main problem that will be examined, namely, how is the legal implementation of rehabilitation for narcotics users by the Denpasar City BNN and then what are the factors that hinder BNN in providing rehabilitation for Narcotics users in Denpasar City. Judging from its type, this research is a sociological research, namely by conducting a survey by going directly to the field concerned with the problem to be studied, namely at the Denpasar City National Narcotics Agency. Based on the results of the author's research, the services provided by the Denpasar City BNN are still not optimal for narcotics abusers and addicts. Due to the limited funds provided by the government for BNN Denpasar City. But even though the funds provided by the government have been cut off to carry out rehabilitation at the Hospital, the Denpasar City BNN can still provide rehabilitation services by providing an examination, determination of diagnosis, treatment and care for narcotics abusers and addicts. The obstacles faced were the patient's non-cooperation with the Denpasar City BNN by reusing narcotics and lying while in rehab. Here the role of the family is also important in the rehabilitation process.