IMPLEMENTASI SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA LEMBAGA PENGKREDITAN DESA SELAT (Studi Kasus Terhadap Putusan PengadilanNegeri Denpasar Nomor : 10/Pid.Sus – Tpk/2019/Pn Dps)

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, diantaranya dalam bidang perekonomian, perkembangan perekonomian yang tumbuh dengan cepat di dalam era globalisasi dan usaha pemerintah memperluas partisipasi aktif dalam bermasyarakat di dunia dengan berusaha dalam bentuk pembangunan yang menyebabkan peranan swasta yang bergerak dibidang jasa maupun dagang berkembang pesat, sehingga dapat menyerap tenagakerja dan dapat mengurangi pengangguran. LPD adalah salahsatu Lembaga milik desa pakraman yang memiliki peran untuk menjaminkan modal kepada masyarakat untuk mengembangkan suatu usaha, LPD diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007. Banyaknya kasus korupsi yang menimpa sejumlah LPD di Provinsi Bali salah satu nya di Desa Adat Selat yang melibatkan Kepala LPD tersebut dalam kasus ini, dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan adanya campur tangan dari pihak penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk melakukan penyusutan dan atau penyidikan terhadap kasus tersebut karena secara tidak langsung perbuatan penyelewengan harta kekayaan dan pendapat desa pakraman termasuk kedalam sebuah delik pidana yang mana harus adanya campur tangan dari aparat penegak hukm.