PENGATURAN SANKSI TERHADAP TERJADINYA PERKAWINAN SEDARAH (INCEST) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Abstract
Sanctions for society are so important in that currently inbreeding marriages in Indonesia cannot be subject to strict and binding sanctions. Currently, inbreeding marriages only have sanctions for annulment of marriages which are a category of sanctions null and void, this is regulated in Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Type research used in this study uses normative legal research. Normative legal research is legal research that examines written law from various aspects, but does not examine applied or implementation aspects. In conclusion, the legal consequences for incestuous marriages are included in the Marriage Law, and the prohibition of incestuous marriages is emphasized in Article 8 of the Marriage Law. In this context, to prevent incestuous marriages, the reasons for annulment of marriages in Law Number 16 of 2019 regarding Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, are limitedly regulated in Articles 22 to 28, and Articles 37 and 38 of the Regulation Government Number 9 of 1975 concerning Implementation of Law Number 1 of 1974.

Abstrak
Sanksi bagi masyarakat begitu penting dalam perkawinan sedarah saat ini di Indonesia belum dapat dikenai sanksi yang tegas dan mengikat. Perkawinan sedarah saat ini hanya memiliki sanksi pembatalan perkawinan yang merupakan kategori sanksi batal demi hukum, hal ini diatur di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Kesimpulan, Akibat hukum terhadap Perkawinan Sedarah meliputi di dalam UU Perkawinan, larangan perkawinan sedarah ini dipertegas dalam Pasal 8 UU Perkawinan. Dalam konteks ini, untuk mencegah terjadinya perkawinan incest, Alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara limitatif diatur dalam Pasal 22 sampai 28, dan Pasal 37 dan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974.