KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KESUSILAAN DALAM HAL MENDISTRIBUSIKAN ATAU MENTRANSIMISIKAN INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK

Abstrac
The purpose of this research is to find out how the coverage of Articles 27 paragraph (1) of the Electronic Information Technology Law regarding acts of violating decency. The definition of violating decency is a violation of politeness in the sexual field, where the act of violating decency in general can cause feelings of shame, disgust or arouse people's lust. More specifically, it discusses article 27 (paragraph 1) which regulates actions that violate decency where there is a vagueness of norms about what actions are considered to violate decency that can be ensnared by this article. While giving rise to different interpretations, seeing the various customs in each region of Indonesia, the very diverse Indonesian people have views that it is impossible for them to be exactly the same. Legal certainty is needed to achieve expediency and justice as the goal of the law itself. The development of the virtual world today brings positive and negative impacts on people's lives. Because it is so easy for anyone to access anywhere, anytime. So along with the negative impacts we need to deal with properly and correctly, wisdom is needed, in using or enjoying the internet in the world. virtual. Freedom of expression in the Indonesian legal state is a form of human rights regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28E paragraph 3. Of course, this freedom of expression was later more specifically restricted through Law No. 19 of 2016 concerning Information & Electronic Technology.

ABSTRAK
Tujuan dilakukan nya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cakupan Pasal 27 ayat (1) Undang - Undang Informasi Teknologi Elektronik No 19 Tahun 2016 tentang perbuatan memuat unsur yang melanggar kesusilaan. perbuatan yang dilarang dalam hal mendistribusikan dan atau mentransmisikan dokumen atau informasi elektronik. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.Lebih khususnya membahas tentang pasal 27 (ayat 1) yang mengatur tentang perbuatan yang melanggar kesusilaan yang terdapat kekaburan norma tentang perbuatan yang bagaimana yang dianggap melanggar kesusilaan yang dapat terjerat oleh pasal ini. Sementara menimbulkan penafsiran yang berbeda- beda, melihat beragam adat disetiap daerah Indonesia masyarakat Indonesia yang amat beraneka ragam memiliki pandangan yang tidaklah mungkin akan tepat sama. Kepastian hukum diperlukan untuk tercapainya kemanfaatan dan keadilan sebagai tujuan dari hukum itu sendiri. Perkembangan dunia maya dewasa ini membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat.Karna begitu mudahnya di akses siapa saja dimana saja, kapan saja.Maka seiring sejalan dampak negatifnya perlu kita sikapi dengan baik dan benar, diperlukan kebijaksanaan, dalam menggunakan ataupun menikmati internet didalam dunia maya. Kebebasan berekspresi dinegara hukum Indonesia adalah salah satu bentuk Hak Asasi Manusia yang diatur dikonstitusi Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28E ayat 3. Tentu saja kebebasan berekspresi ini yang kemudian secara lebih khusus dibatasi lagi lewat Undang - Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi & Teknologi Elektronik.