PERLINDUNGAN TERHADAP STATUS HUKUM HAK ATAS TANAH YANG TERKENA BENCANA ALAM

Abstract
This study aims to find out how the legal arrangements and how the legal certainty of ownership rights over land affected by natural disasters. The type of research used is normative legal research with a statutory approach. The results that the authors obtain from this study are that the Basic Agrarian Law does not regulate the protection of the status of land rights affected by natural disasters. In Article 27 of the UUPA it only says that the abolition of land rights can occur if the land falls into the hands of the State or the land is destroyed. In particular, destroyed land is regulated in PERMEN ATR/BPN No. 17 of 2021 concerning Procedures for Determining Destroyed Land. In this regulation the government cannot provide legal protection for holders of certificates of land rights if the land is destroyed, which the author feels is contrary to the provisions of Law no. 24 of 2007 concerning Disaster Management which states that every community property right that is revoked or reduced has the right to receive proper compensation. If a land right has been declared destroyed, then the rights and obligations of the legal subject to the legal object of the land right also end.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum dan bagaimana kepastian hukum hak milik atas tanah yang terkena bencana alam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun hasil yang penulis peroleh dari kajian ini adalah bahwa Undang-Undang Pokok Agraria tidak mengatur tentang perlindungan terhadap status hak atas tanah yang terkena bencana alam. Di dalam Pasal 27 UUPA hanya dikatakan bahwa hapusnya hak atas tanah dapat terjadi jika tanahnya jatuh kepada Negara atau tanahnya musnah. Secara khusus tanah musnah diatur dalam PERMEN ATR/BPN No. 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah. Di dalam peraturan ini pemerintah tidak dapat memberikan perlindungan hukum atas pemegang sertipikat hak atas tanah apabila tanahnya musnah, yang mana penulis rasa bertentangan dengan ketentuan pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa setiap hak kepemilikan masyarakat yang dicabut atau dikurangi berhak mendapat ganti rugi yang layak. Apabila suatu hak atas tanah sudah dinyatakan musnah, maka berakhir pula hak dan kewajiban subjek hukum terhadap objek hukum hak atas tanah tersebut atau batal demi hukum.