PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN SATWA LANGKA BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ABSTRAK

Indonesia adalah negara kepulauan yang terkenal dengan keberagaman satwa langka yang dilindungi oleh pemerintah dan juga menjadi habitat bagi satwa endemik yang berarti mempunyai ciri khas tersendiri di setiap daerah dan tidak ditemukan di daerah lain. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah perlindungan yang diberikan dalam aturan Perundang-undangan, yang dimana tujuannya agar tidak terjadi kepunahan dan ancaman terhadap perkembangan satwa langka, mulai terancam keberadaanya akibat dari konflik dan perburuan. Sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa langka berdasarkan hukum positif di Indonesia terdapat dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) UU KSDA, berupa pidana penjara dan denda, pidana kurungan dan denda, ditambah penyitaan keseluruhan benda yang diperoleh dan semua alat atau benda yang digunakan untuk melakukan perbuatan pidana, dengan pernyataan dirampas untuk negara.

Abstract

Indonesia is an archipelagic country that is famous for its diversity of endangered animals that are protected by the government and also a habitat for endemic animals, which means it has its own characteristics in each region and is not found in other areas. The legal regulation of the crime of smuggling of endangered species based on positive law in Indonesia is the protection provided in the legislation, which aims to prevent extinction and threats to the development of endangered species, whose existence is threatened as a result of conflict and hunting. Criminal sanctions against the crime of smuggling endangered species based on positive law in Indonesia are contained in Article 40 paragraph (2) and paragraph (4) of the KSDA Law, in the form of imprisonment and fines, imprisonment and fines, plus the confiscation of the entire object obtained and all tools or equipment, objects used to commit criminal acts, with a statement being confiscated for the state.