PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PADA KAWASAN SEMPADAN JURANG DI SEPANJANG JALAN RAYA PENELOKAN KINTAMANI

Abstrak

Indonesia merupakan Negara Kesatuan, demi efektvitas untuk mencapai hasil yang maksimal dalam mengelola wilayah negara Indonesia harus di bagi menjadi beberapa daerah. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam hal pemanfaatan ruang menggambarkan sulitnya melakukan pengendalian pemanfaatan ruang, Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang untuk mengurangi adanya pelanggaran. Dalam penulisan skripsi ini, perlu ditinjau mengenai pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melaksanakannya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, pendekatan antopologi hukum, dan pendekatan psikologi hukum. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan sempadan jurang di tidak efektif dan cenderung terjadi pembiaran. Kemudian kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bangli dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang terhadap maraknya pembangunan pada kawasan sempadan jurang disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Abstract

Indonesia is a Unitary State, For the sake of effectiveness to achieve maximum results in managing the territory of the Indonesian state, it must be divided into several regions. Various problems that occur in terms of space utilization illustrate the difficulty of controlling space utilization Spatial use control is carried out in accordance with the Spatial Plan to reduce violations. In writing this thesis, needs to be reviewed regarding the implementation of space utilization control and the constraints faced by the Bangli Regency Government in implementing it. The type of research used in this research is empirical legal research. The approaches used are the legal sociology approach, the legal anthropology approach, and the legal psychology approach. The results obtained in this study are that the implementation of controlling the use of space in the ravine area is not effective and tends to be neglected. Then the obstacles faced by the Government of Bangli Regency in controlling the use of space for the rampant development in the ravine area are caused by several factors, namely legal factors, law enforcement factors, supporting facilities and facilities, community factors and cultural factors