KAJIAN NORMATIF TRANFORMASI HUKUM ADAT DALAM POLITIK HUKUM NASIONAL TENTANG PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN

Perkembangan industri pariwisata di Bali telah menjadikan ancaman alih fungsi lahan yang sangat masif untuk membangun fasilitas pariwisata maupun pemukiman. Keberadaan peraturan peraturan perundang-undangan tingkat nasional maupun local seperti UU No. 10 Th. 2009 tentang Kepariwisataan, UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, PP No. Th. 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Perda Provinsi Bali No. 2 tahun 2012 Tentang Kepariwisataan Budaya Bali dan peraturan lain tidak mampu melawan derasnya alih fungsi lahan menjadikan hukum adat Bali sebagai alternatif terakhir untuk mengatur. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan sifat deskriptif-analitis dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta dianalisis dengan metode yuridis-kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dianalisis bahwa pengaturan tentang pengendalian alih fungsi lahan dengan hukum adat Bali yang berbentuk awigawig maupun pararem secara yuridis formal tidak secara langsung dapat ditranformasi menjadi substansi dalam ketentuan hukum nasional walaupun politik hukum nasional menggariskan bahwa ketentuan hukum adat menjadi pedoman utama dalam penyusunan ketentuan perundang-undangan tetapi dalam konstruksi hukum tentang perlindungan lahan tidak ada jaminan secara yuridis formal yang mewajibkan untuk dijadikannya ketentuan hukum adat dijadikan substansi dalam ketentuan perundang-undangan.