PELAKSANAAN PEMILIHAN PERBEKEL (PILKEL) DI DESA ANGANTAKA MENURUT PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PERBEKEL

ABSTRACT
Perbekel election is a form of democracy that aims to elect leaders who have the authority to manage villages and village communities. In Badung Regency, the perbekel election is held by the Badung Regency Government through the Badung Regency Village Community Empowerment Service (PMD) with reference to the Badung Regency Regulation No. The purpose of this research is to find out how the Pilkel implementation in Angantaka Village ended with a dispute. This research uses empirical legal research methods. The results of the study indicate that the Perbup Badung No. 30 of 2016 as a legal product used in the technical guidelines for the selection of perbekel in Badung Regency actually clearly regulates the procedure for selecting the perbekel, but the presence and quality of witnesses is very important and a lesson for the Election committee. because as it should be a Perbup but if it is not socialized properly then the results will not be optimal

ABSTRAK
Pemilihan perbekel merupakan salah satu bentuk demokrasi yang memiliki tujuan untuk memilih pemimpin yang memiliki kewenangan mengatur pengelolaan desa dan masyarakat desa. Di Kabupaten Badung, pemilihan perbekel diselenggrakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Badung dengan dengan mengacu kepada Perbup Badung Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel, sebagai sebagai aturan teknis pemilihan perbekel serentak di Kabupaten Badung. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pilkel di Desa Angantaka yang di akhiri dengan sengketa. Riset ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbup Badung Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Perbekel sebagai produk hukum yang dipakai dalam pedoman teknis pemilihan perbekel di Kabupaten Badung sejatinya sudah sangat jelas mengatur tentag tata cara pemilihan perbekel, namun keberadaan dan kualitas saksi menjadi hal yang sangat penting dan menjadi pembelajaran juga terhadap Panitia Pemilihan karena sebagaimana kuatnya sebuah Perbup namun jika tidak disosialisasikan dengan baik maka hasilnya tidak akan maksimal