PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI KOTA DENPASAR

Abstract
The supervision policy in controlling illegal parking in Denpasar City through the Department of Transportation is regulated in Denpasar Mayor Regulation Number 29 of 2009 concerning Job Descriptions at the Denpasar City Regional Office Organization. The implementation of supervision carried out by the Denpasar City Transportation Service is divided into two types, namely direct supervision in the form of patrolling the streets four to five times a month and indirect supervision in the form of public reports through the Pro Denpasar website. The use of the roadside as an alternative parking space and the lack of availability of parking spaces is one of the causes of traffic jams in Denpasar City. In overcoming the problem of illegal parking which continues to increase, the Department of Transportation takes legal action in the form of regular controls and controls on urgency. The legal actions taken by the Denpasar City Transportation Service were appeals, warnings, stickers, padlocks, tire deflation and towing. Factors that become obstacles in the implementation of control include the Department of Transportation that does not have full authority in the implementation of controlling illegal parking, limited operational costs, lack of public awareness about orderly traffic and the number of vehicles every year is increasing which is not matched by the availability of adequate parking spaces. Adequate. In overcoming the obstacles experienced by the Department of Transportation, efforts are made, namely direct guidance and appeals to the community, counseling to schools, regular control and strict action for violators.

Abstrak
Kebijakan pengawasan dalam penertiban parkir liar di Kota Denpasar melalui Dinas Perhubungan diatur dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dibagi menjadi dua jenis yaitu pengawasan langsung berupa patroli ke jalan-jalan sebanyak empat sampai lima kali dalam sebulan dan pengawasan tidak langsung berupa laporan masyarakat melalui website Pro Denpasar. Penggunaan tepi jalan sebagai alternatif tempat parkir serta kurangnya ketersediaan lahan parkir xi merupakan salah satu penyebab kemacetan lalu lintas di Kota Denpasar. Dalam mengatasi permasalahan parkir liar yang terus meningkat Dinas Perhubungan melakukan tindakan hukum berupa penertiban secara berkala dan penertiban urgensi. Tindakan hukum yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Denpasar yakni himbauan, teguran, penempelan stiker, penggembokan, penggembosan ban dan penderekan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat didalam pelaksanaan penertiban diantaranya Dinas Perhubungan belum mempunyai kewenangan sepenuhnya dalam pelaksanaan penertiban parkir liar, terbatasnya biaya oprasional, kurangnya kesadaran masyarakat tentang tertib dalam berlalu-lintas dan jumlah kendaraan setiap tahunnya semakin meningkat yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai. Dalam mengatasi hambatan yang dialami Dinas Perhubungan melakukan upaya-upaya yaitu pembinaan dan himbauan langsung kepada masyarakat, penyuluhan kesekolah-sekolah, penertiban secara berkala dan penindakan tegas bagi para pelanggar.