PENGATURAN PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN OLEH AYAH BIOLOGIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 46/PUU-VIII/2010 TERKAIT DENGAN PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DARI ANAK OLEH PEJABAT PENCACATAN SIPIL

Abstrak
Anak luar kawin setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologis apabila mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya tersebut. Namun terdapat kekosongan hukum bagi anak luar kawin yang telah diakui oleh ayah biologisnya mendapat status keperdataan selayaknya yang diamanatkan putusan mahkamah konstitusi tersebut tersebut khususnya dalam pengaturan pencacatan akta kelahiran yang belum adanya pengaturan yang baru atau peraturan pelaksananya mengenai pengakuan anak luar kawin sehubungan dengan akta kelahiran dari anak luar kawin tersebut, yang kedepannya berpengaruh terhadap pembuatan Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga dari anak luar kawin. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta teknik analisis bahan hukum berupa penafsiran gramatikal dan penafsiran sistematis yang dipergunakan oleh Penulis untuk menganalisis permasalahan terkait pengaturan pengakuan anak luar kawin oleh ayah biologis pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 dan analisa yuridis nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak bagi anak luar kawin pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap anak luar kawin oleh ayah biologisnya dilakukan dengan menggunakan penetapan pengadilan. Penambahan nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak luar kawin juga menyesuaikan dari penetapan pengadilan tersebut. Dengan adanya penetapan pengadilan ini maka kedepannya juga berpengaruh terhadap akta otentik ataupun surat keterangan yang dibuat terkait hak keperdataan anak luar kawin. Penambahan nama ayah biologis dalam akta kelahiran anak luar kawin tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional. Hal tersebut dikarenakan kesalahan tulis redaksional hanya berfokus terhadap penggantian kata atau kalimat sebagaimana telah tertulis sebelumnya yang terjadi salah penulisan atau pengejaan, sehingga tidak termasuk juga penggantian nama ataupun penambahan nama yang sebelumnya belum pernah tertulis dalam akta.

Abstract
Children out of wedlock after the enactment of the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010 can have a civil relationship with the biological father if they receive recognition from the biological father. However, there is a legal vacuum for illegitimate children who have been acknowledged by their biological fathers to have proper civil status as mandated by the constitutional court decision, especially in the regulation of birth certificates for which there is no new regulation or implementing regulations regarding the recognition of illegitimate children in relation to birth certificates from the child out of wedlock, which in the future will affect the making of the Identity Card and Family Card of the child out of wedlock. This legal research is a normative juridical research, with a research approach in the form of a statutory approach and a conceptual approach, as well as legal material analysis techniques in the form of grammatical interpretation and systematic interpretation used by the author to analyze problems related to the regulation of the recognition of children out of wedlock by biological fathers after the Court's Decision Constitution Number: 46/PUU-VIII/2010 and juridical analysis of the biological father's name in the child's birth certificate for children out of wedlock after the Constitutional Court Decision Number: 46/PUUVIII/2010. The results indicate that the acknowledgment of a child out of wedlock by his biological father is carried out using a court order. The addition of the biological father's name in the birth certificate of a child out of wedlock also adjusts to the court's decision. With this court ruling, in the future it will also affect the authentic deed or certificate made related to the civil rights of children out of wedlock. The addition of the biological father's name in the birth certificate of a child out of wedlock cannot be categorized as an editorial error. This is because editorial writing errors only focus on replacing words or sentences as previously written which occur in writing or spelling errors, so that they do not include changing or adding names that have not previously written in the deed.