TINJAUAN YURIDIS TERHADAP CIDERA JANJI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 18/PUU-XVII/2019

Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada akhirnya dilakukan uji materi (Judicial Review) dan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frase “cidera janji” bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur malainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidra janji”. Atas frase “cidera janji” yang memiliki makna yang luas dan berdampak terjadinya kekaburan norma oleh karenanya untuk kepastian hukumnya maka dengan metode penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan data yang bersumber dari kepustakaan yang relevan dengan permasalahan, kemudian diolah dan dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komperatif, yang dikaji dengan argument hukum untuk menjelaskan frase “cidera janji” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sehingga dapat menjawab dua permasalahan, yaitu : Bagaimanakah tinjauan yuridis atas cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Bagaimanakah upaya penyelesaian cidera janji dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU�XVII/2019.