KAJIAN YURIDIS VAKSINASI COVID-19 DALAM PENINGKATAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Abstract
In order to deal with the COVID-19 pandemic, the Indonesian government has implemented a COVID-19 vaccination. However, people who refuse vaccination may be subject to administrative sanctions. Therefore, there is a need for scientific studies related to: (1) Can the provisions related to COVID-19 vaccination improve public health status? and (2) how is the juridical study of administrative sanctions on COVID-19 vaccination to improve public health status? The legal research method used is a normative legal research method. The theory used is the theory of legal objectives and the theory of authority. The results obtained are that the provisions for COVID-19 vaccination are in accordance with general principles of good governance according to the theory of authority, and for the imposition of sanctions administratively is in accordance with the theory of legal objectives.

Abstrak
Dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19 pemerintah Indonesia memberlakukan vaksinasi COVID-19. Namun, bagi masyarakat yang menolak vaksinasi dapat dikenakan sanksi administratif. Sehingga dengan begitu, perlu adanya kajian ilmiah terkait : (1) Apakah ketentuan terkait Vaksinasi COVID-19 dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ? dan (2) bagaimanakah kajian yuridis sanksi administratif terhadap Vaksinasi COVID-19 untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat ? Metode Penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.Teori yang digunakan adalah teori tujuan hukum dan teori kewenangan.Hasil penelitian yang didapat adalah ketentuan vaksinasi COVID-19 telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai teori kewenangan, dan untuk penjatuhan sanksi administratif telah sesuai dengan teori tujuan hukum.