MADUR, PASKALIS (2022) TINJAUAN YURIRIDIS RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Other thesis, UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.
![[thumbnail of Abstrak]](https://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.1566 FH-ABSTRAK.pdf - Other
Download (201kB)
![[thumbnail of Bab I]](https://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.1566 FH-BAB I.pdf - Other
Download (2MB)
![[thumbnail of Full Text]](https://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.1566 FH.pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (9MB)
Abstract
ABSTRACT
Corruption is an act that harms the state's finances carried out by public officials, both politicians and civil servants, as well as other parties involved in such actions which are not reasonable for one-sided gain. Corruption has had a negative impact on the state's financial condition, making it difficult for the nation's economic development, it can also cause distortion (chaos) in the public sector regarding the diversion of public investment and so on. The method used is normative law research, normative legal research is also called doctrinal research, where law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books), and research on legal systematics can be carried out on certain legislation or written law, using the nature of descriptive research that uses secondary data sources which consist of primary, secondary tertiary legal materials and data collection through library studies as outlined in the form of qualitative analysis, this legal research aims to find out and describe the state of things regarding how the existence and practice of legal norms in society . Based on the results of the study, that the handling of criminal cases with a restorative justice approach is very suitable in resolving cases of criminal acts of corruption, because the true application of Restorative Justice refers to restoring back to its original state, aiming to empower victims, perpetrators, families, to correct an act against the law. using the consciousness of criminals. The application of Restorative Justice in cases of criminal acts of corruption fulfills the principles of fast, simple, and low-cost trial. As for its implementation through mediation, everything that is produced in the mediation process must be the result of an agreement or agreement between the parties.
ABSTRAK
Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan merugikan keuangan Negara yang dilakukan oleh pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Korupsi telah membawa dampak buruk terhadap kondisi keuangan Negara, sehingga mempersulit pembangunan ekonomi bangsa, juga dapat menimbulkan distorsi (kekacauan) dalam sektor publik terkait pengalihan investasi publik dan sebagainya. Metode yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif, penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana Hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertuliskan Peraturan Perundang-Undangan (law in books), dan penelitian terhadap sistematika Hukum dapat dilakukan pada Peraturan Perundang-Undangan tertentu atau Hukum tertulis, menggunakan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan sumber data sekunder yaitu terdiri dari bahan Hukum primer, sekunder tersier serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif, penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai bagaimana keberadaan dan peraktek Norma Hukum dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif sangat cocok dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, karena sejatinya penerapan Restorative Justice mengacu kepada pemulihan kembali pada keadaan semula, bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran para pelaku kejahatan. Penerapan Restorative Justice pada perkara tindak pidana korupsi memenuhi asas pengadilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Adapun penerapannya melalui mediasi, segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | R/1566/FH/2022 |
Uncontrolled Keywords: | Kajian Yuridis. Restorative Justice. Tindak Pidana korupsi |
Subjects: | F. HUKUM (Law) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Sarjana Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
Date Deposited: | 12 Oct 2022 02:41 |
Last Modified: | 02 Feb 2023 05:09 |
URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/1785 |