SETIAWAN, I MADE ALDI (2022) IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TERHADAP KONVOI MOTOR GEDE DI WILAYAH HUKUM POLRES BADUNG. Other thesis, UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR.
![[thumbnail of Abstrak]](https://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.1514 FH-ABSTRAK.pdf - Other
Download (448kB)
![[thumbnail of Bab I]](https://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.1514 FH-BAB I.pdf - Other
Download (1MB)
![[thumbnail of Full Text]](https://eprints.unmas.ac.id/style/images/fileicons/text.png)
R.1514 FH.pdf - Other
Restricted to Registered users only
Download (9MB)
Abstract
Abstract
Traffic is one of the public communications that plays a role in facilitating the development that we carry out. Without traffic, you can imagine how difficult it is for us to get to work or do work related to road use. It can be explained in article 134 letter g of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation which stipulates that: "convoys and/or vehicles for certain purposes according to the considerations of the Indonesian National Police officers". If we examine article 4, the main target for Police Officers in providing assistance in escorting convoys is related to certain circumstances. However, even though the convoy participants have been given permission to get escort from the Police Officers based on certain circumstances, this cannot be separated from certain interests. This resulted in a crisis of trust and a lot of criticism from the public towards the Police Officers regarding the escort of the convoy.
Abstrak
Lalu lintas merupakan salah satu komunikasi masyarakat yang memegang peranan dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan. Tanpa adanya lalu lintas dapat dibayangkan bagaimana sulitnya kita menuju tempat pekerjaan atau melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan penggunaan jalan raya. Dapat dijelaskan di dalam pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur bahwa: “konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia“. Jika kita menelaah pasal 4 tersebut, maka yang menjadi sasaran utama bagi Petugas Kepolisian dalam memberikan bantuan pengawalan konvoi yaitu terkait dengan keadaan tertentu. Akan tetapi, sekalipun para peserta konvoi telah diberikan ijin untuk mendapatkan pengawalan dari Petugas Kepolisian berdasarkan keadaan tertentu, namun hal itu tidak terlepas dari yang namanya kepentingan tertentu. Hal ini mengakibatkan krisis kepercayaan serta banyak kritikan dari masyarakat kepada Petugas Kepolisian mengenai pengawalan konvoi tersebut.
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Additional Information: | R/1514/FH/2022 |
Uncontrolled Keywords: | Lalu lintas, konvoi, pengawalan, undang – undang |
Subjects: | F. HUKUM (Law) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Sarjana Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with email [email protected] |
Date Deposited: | 11 Oct 2022 02:25 |
Last Modified: | 03 Feb 2023 01:16 |
URI: | http://eprints.unmas.ac.id/id/eprint/1780 |