KEKUATAN HUKUM PADA PERJANJIAN KREDIT BANK TERHADAP SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN

Abstract
An agreement which is an agreement between a creditor and a debtor or a third party whose contents guarantee the repayment of debts arising from the granting of credit. The basis for providing guarantees to banks is in accordance with Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Act Number 7 of 1992 concerning Banking. While the legal basis for granting a Power of Attorney to impose Mortgage is referring to Article 15 of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and Objects Related to Land. The formulation of the problem raised is, how is the legal force of imposition of mortgage in the bank credit agreement, and the legal consequences if the debtor defaults in the bank credit agreement. The problems that will be discussed will be studied based on a normative point of view, according to the legal research used, namely normative, the problem approach used in this thesis is a statutory approach and a conceptual approach. Whereas the legal force of imposition of mortgage rights in bank credit agreements based on Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage on Land and objects related to land states that the power of attorney to impose mortgage rights (SKMHT) regarding registered land rights must be followed by making deed of granting deposit right.

Abstrak
Perjanjian yang merupakan perikatan antara kreditur dengan debitur atau pihak ketiga yang isinya menjamin pelunasan utang yang timbul dari pemberian kredit. Dasar pemberian jaminan kepada bank sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan dasar hukum pemberian Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan adalah mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Adapun rumusan masalah yang di angkat adalah, bagaimana kekuatan hukum pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit bank, serta akibat hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank. Permasalahan yang akan di bahas nantinya akan dikaji berdasarkan sudut pandang normatif, sesuai dengan penelitian hukum yang digunakan yaitu normatif maka pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahwa kekuatan hukum pembebanan hak tanggungan dalam perjanjian kredit bank berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah besrta benda yang berkaitan dengan tanah menyebutkan bahwa surat kuasa membebankan hak tanggungan (SKMHT) mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan akta pemberian hak tanggungan.