EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCULIKAN DI KOTA DENPASAR

ABSTRAK
Salah satu unsur yang utama dari negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara serta mengaktualisasinya dalam kehidupan nyata. begitu pula salah satu ciri penting pemerintahan dan kemasyarakatan berdasarkan hukum (rule of law) adalah perlindungan konstitusional atas jaminan hak-hak individu. Salah satu yang menjadi fenomena tindak kejahatan yang selalu terjadi dalam masyarakat ialah kejahatan penculikan. Kejahatan penculikan merupakan semua tindakan penculikan, percobaan tindakan penculikan, komentar yang tidak diinginkan, perdagangan orang, dengan menggunakan paksaan, ancaman, paksaan fisik oleh siapa saja tanpa memandang hubungan dengan korban, dalam situasi apa saja, termasuk tapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan. Anak juga merupakan penerus masa depan bangsa yang biasa kita sebut sebagai masa depan bangsa. Anak merupakan salah satu bagian hak asasi manusia yang wajib dilindungi dan patut untuk di perjuangkan, Kualitas mereka sangat ditentukan oleh bentuk dan perlakuan mereka dimasa kini. Anak-anak membutuhkan pengawasan dan perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menimbang bahwa negara indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana upaya perlindungan saksi dan korban terhadap anak sebagai korban penculikan di kota Denpasar sesuai UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 ?. 2) Apakah kendala yang dihadapi dalam penanganan saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan?. Tujuan dari penelitian ini yaitu : 1) Untuk mengetahui upaya perlindungan saksi dan korban terhadap anak sebagai korban penculikan di kota Denpasar sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 2) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penanganan saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris yaitu diambil dari fakta yang terjadi di lapangan, yang di dapatkan melalui penjelasan-penjelasan dari informan dan di pelajari dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Upaya perlindungan saksi dan korban terhadap anak sebagai korban penculikan di kota Denpasar sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yakni Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan x Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UUPSK) dijelaskan bahwa bantuan merupakan layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 2) kendala yang dihadapi dalam penanganan saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana penculikan, yakni kendala yang di hadapi secara interen hampir tidak ada kendala yang di hadapi dari segi sarana perasaran suda mencukupi, segi informasi yang di dapat dari saksi. Mumgkin kendala yang dihadapi dari kendala ekternal yang ada di lapangan.

ABSTRACT
One of the main elements of the state of law is the recognition of the guarantee of human rights and citizens and actualizing them in real life. likewise, one of the important characteristics of government and society under the law (rule of law) is the constitutional protection of the guarantee of individual rights. One of the phenomena of crime that always occurs in society is the crime of kidnapping. The crime of kidnapping is all acts of kidnapping, attempted kidnapping, unwanted comments, trafficking, using coercion, threats, physical coercion by anyone regardless of relationship with the victim, in any situation, including but not limited to home and work. The child is also the future successor of the nation which we usually refer to as the future of the nation. Children are one part of human rights that must be protected and should be fought for, their quality is largely determined by their form and treatment today. Children need different supervision and legal protection than adults. Child protection according to Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection considering that the Indonesian state guarantees the welfare of each of its citizens, including the protection of children which is a human right. And every child has the right to survival, growth and development and the right to protection from violence and discrimination as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The formulation of the problems discussed in this study is: 1) How are the efforts to protect witnesses and victims of children as victims of kidnapping in the city of Denpasar in accordance with Law Number 35 of 2014. 2) What are the obstacles faced in handling witnesses and children who are victims of kidnapping crimes?. The objectives of this study are: 1) To find out the efforts to protect witnesses and victims of children as victims of kidnapping in the city of Denpasar in accordance with Law Number 35 of 2014. 2) To find out the obstacles faced in handling witnesses and children who are victims of kidnapping crimes. The type of research used in this study is Empirical Legal Research, which is taken from facts that occur in the field, which are obtained through explanations from informants and studied with real legal attitudes or in accordance with the reality of life in society. The results of this study are: 1) Efforts to protect witnesses and victims of children as victims of kidnapping in the city of Denpasar in accordance with Law Number 35 of 2014, namely in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Witness and Victim Protection (hereinafter referred to as UUPSK) it is explained that assistance is a service provided to victims and / or witnesses by the LPSK in the form of medical assistance and rehabilitation assistance psycho-social. 2) obstacles faced in handling witnesses and children who are victims of kidnapping crimes, namely the obstacles faced internally, there are almost no obstacles faced in terms of sufficient means of extortion, in terms of information obtained from witnesses. Mumgkin the obstacles faced from the external constraints that exist in the field.