PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN KLUNGKUNG

Abstract
The implementation of elections in Indonesia is a reflection of the running of the democratic system. The people are given the opportunity to make their choices based on Direct, General, Free, Secret. As there have been simultaneous elections in 2019, which chose public sympathy, political parties take advantage of their opportunities in executive and legislative elections. Elections involving multiple parties are always dynamic because there is intense competition between political parties or between candidates for members of the legislature, to seize influence until violations occur. The obvious violation is the installation of Campaign Props (APK). Installing APK not in a place that has been determined by the election administrator is a violation of Election Administration. Bawaslu is the institution authorized to resolve APK installation violations through an examination trial mechanism, in Klungkung Regency the settlement of APK installation violations does not go through an examination trial, but only gives warning letters to violators and lowers Campaign Props. The obstacles faced by Bawaslu and KPU are limited human resources, and limited control over laws and regulations.

Abstrak
Pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan cerminan telah berjalannya sistem demokrasi. Rakyat diberikan kesempatan untuk menentukan pilihannya berasaskan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia. Sebagaimana telah berlangsung Pemilu serentak tahun 2019, yang memilih simpati masyarakat, maka partai politik memanfaatkan kesempatannya pada pemilihan eksekutif dan legislatif. Gelaran Pemilu yang melibatkan multi partai selalu berdinamika karena terjadi persaingan yang ketat antar partai politik ataupun antar calon anggota legislatif, untuk merebut pengaruh hingga terjadinya pelanggaran. Pelangaran yang nyata adalah pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Pemasangan APK tidak pada tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu. Bawaslu adalah lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran pemasangan APK melalui mekanisme sidang pemeriksaan, di Kabupaten Klungkung penyelesaian pelanggaran pemasangan APK tidak melalui sidang pemeriksaan, melainkan hanya memberi surat peringatan kepada pelanggar dan menurunkan Alat Peraga Kampanye. Adapun hambatan yang dihadapi oleh Bawaslu dan KPU yaitu keterbatasan Sumber Daya Manusia, serta penguasaan terhadap peraturan perundang-undangan yang terbatas.