PERLINDUNGAN HUKUM PARA PIHAK TERHADAP ADANYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH DI KANTOR NOTARIS

ABSTRACT
The discussion in this article aims to analyze and find out the legal protection of the parties if one of the parties defaults in the binding agreement for the sale and purchase of land at the Notary Office is very dependent on the strength of the sale and purchase binding agreement made, namely if it is made with a deed under the hand, the protection is in accordance with the protection of the deed under the hand, while if it is made by or before a Notary, then by itself the deed becomes a notarized deed so that its protection power is in accordance with the protection of the authentic deed which in the deed contains the irrevocable grant of power of attorney in the sale and purchase binding agreement so that its legal status is valid for the transfer of rights to the land. The legal protection provided has another purpose, namely to realize legal certainty, legal expediency, and justice for the parties to all activities or actions that can provide protection for the fulfillment of rights and provide legal certainty for all legal subjects in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations made based on the agreements made by the parties.

ABSTRAK
Pembahasan dalam artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui Perlindungan hukum terhadap para pihak apabila salah satu pihak wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah di Kantor Notaris sangat tergantung kepada kekuatan dari perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat, yaitu jika dibuat dengan akta dibawah tangan maka perlindungannya sesuai dengan perlindungan terhadap akta dibawah tangan, sedangkan apabila di buat oleh atau dihadapan Notaris maka dengan sendirinya aktanya menjadi akta notaril sehingga kekuatan perlindunganya sesuai dengan perlindungan terhadap akta otentik yang dalam akta tersebut berisi pemberian kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dalam perjanjian pengikatan jual beli sehinga x status hukumnya sah untuk dilakukan pengalihan hak atas tanah. Perlindungan hukum yang diberikan memiliki tujuan lain yaitu guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak segala kegiatan atau perbuatan yang dapat memberikan perlindungan terhadap pemenuhan hak dan memberikan kepastian hukum terhadap semua subjek hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibuat berdasarkan dari kesepakatan yang di buat oleh para pihak.