KAJIAN YURIDIS SURAT PAKSA DAN KEBIJAKAN DALAM PENAGIHAN HUTANG PAJAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK

Abstrak
Covid-19 merupakan bencana yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia akibat Covid-19 semua sektor perekonomian menjadi lumpuh. Sehingga penerimaan negara dari pajak menjadi menurun .Pajak merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh warga negara untuk hasilnya digunakan dalam menjalankan pemerintahan dan untuk pembangunan guna terciptanya masyarakat yang adil dan makmur dengan ketentuan pajak mengatur Surat Paksa dalam penagihan utang pajak serta dapat diupayakan dengan kebijakan dalam penagihan hutang pajak. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan UMKM tidak bisa jalan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sehingga berdampak bagi kegiatan usaha Masyarakat banyak masyarakat wajib pajak tidak bisa membayar pajaknya sehingga pemerintah melalui Kementerian Keuangan Mengeluarkan kebijakan Regulasi untuk memulihkan perekonomian nasional sehingga terjadi ketidak singkronan ( komplik Norma ) antara peraturan menteri tersebut dengan undang-undang perpajakan.

Abstract
Covid-19 is a disaster that hit the whole world including Indonesia due to Covid19 all sectors of the economy have become paralyzed. So that state revenue from taxes decreases. Taxes are contributions that must be paid by citizens for the results to be used in running the government and for development in order to create a just and prosperous society with tax provisions regulating Forced Letters in collecting tax debts and can be pursued with policies in collection tax payable. The Covid-19 pandemic which causes MSMEs to be unable to run Restrictions on Community Activities so that it has an impact on business activities Many people who are taxpayers cannot pay their taxes so that the government through the Ministry of Finance issues regulatory policies to restore the national economy so that there is a synchronicity (Norma complication) between ministerial regulations with the tax law