IMPLEMENTASI PEMBERIAN UPAH MINIMUM KEPADA PEKERJA KONTRAK BERDASARKAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI NOMOR 91 TAHUN 2018 TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN / KOTA ( STUDI KASUS DI PERUMDA PASAR SEWAKADARMA UNIT PASAR BADUNG DI WILAYAH DENPASAR )

ABSTRAK
Perlindungan upah telah diatur dengan jelas didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, salah satunya adalah adanya upah minimum yang wajib diberikan pengusaha kepada pekerja/buruh. Ketentuan upah minimum yang diatur didalam setiap Provinsi ataupun Kabupaten/Kota Dalam pencarian kerja tentu saja terdapat suatu persaingan yang sanggat ketat, hal ini disebabkan karena jumlah dari lapangan kerja yang tersedia cenderung lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pencari kerja yang sanggat tinggi. Dengan situasi rendahnya lapangan pekerjaan yang tersedia banyak perusahaan yang memanfaatkan situasi tersebut salah satunya dengan memberikan upah kepada para pekerja dibawah upah minimum yang telah di tetapkan. Dalam memberikan upah yang tidak sesuai dengan upah minimum yang telah ditetapkan, salah satu contohnya adalah di perumda pasar sewakadarma unit pasar Badung. Dimana, pemberi kerja memberikan upah kepada pekerja perumda pasar sewakadarma unit pasar Badung dibawah upah minimum yang tgelah ditetapkan oleh pemberintah berdasarkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 91 tahun 2018 tentang Upah Minimum Kabupatn/Kota, khusunya untuk Kota Denpasar . Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penelitian dilakukan dengan wawancara atau penelitian yang dilakukan dengan cara langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan informasi dan kebenaran yang akurat dalam penulisan skripsi ini. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa perumda pasar sewakadarma unit pasar Badung rata-rata belum melaksanakan ketentuan mengenai upah minimum yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2022 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota kepada para pekerja secara efektif. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian upah kepada pekerja perumda pasar sewakadarma unit pasar Badung berasal dari dalam maupun dari luar objek pnelitiannya.

ABSTRACK
Wage protection has been clearly regulated in Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, one of which is the existence of a minimum wage that must be given by employers to workers/laborers. Minimum wage provisions regulated in each Province or Regency/City In the job search, of course there is a very tight competition, this is because the number of available jobs tends to be lower than the number of job seekers who are very high. With the situation of low employment opportunities available, many companies take advantage of this situation, one of which is by providing wages to workers below the minimum wage that has been set. In providing wages that are not in accordance with the minimum wage that has been set, one example is in the Perumda Pasar Sewakadarma market unit in Badung. Where, the employer provides wages to perumda market workers at Badung market units below the minimum wage that has been set by the government based on the Governor of Bali Province Regulation Number 91 of 2018 concerning District/City Minimum Wages, especially for Denpasar City. The method used in writing this thesis uses empirical legal research methods, where research is carried out by interview or research conducted by direct involvement in the field to obtain accurate information and truth in writing this thesis. The result of this research is that the market unit perumda Sewakadarma Badung market unit on average has not implemented the provisions regarding the minimum wage regulated in Governor Regulation Number 91 of 2022 concerning Regency / City Minimum Wages for workers. The factors that hinder the provision of wages to workers in the Perumda Pasar Sewakadarma market unit in the Badung Market unit come from within and from outside the object of the research.