PENGATURAN YURISDIKSI CYBER CRYME DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA

ABSTRACT
The rapid development of technology has led toin society. One of the consequences is the creation of an interaction called cyberspace, in the cyberspace of any person without being known by others because someone's real citizenship is not known. This is used to commit a crime called cyber crime. Has made arrangements in cyberspace to prevent it from happening both by international law and national law. Sall, with the birth of the convention on cyber crime made by d, which is of particular concern in this convention is a country in handling cyber crime cases because it is not happy that the jurisdiction of its country is exceeded by other countries, in terms of Indonesia itself the regulation regarding cyber crime is regulated by Law No. 11 of the year 2008 About El Information And Transactions

ABSTRAK
Perkembangan teknologi yang begitu pesat memunculkan permasalahan di masyarakat. Salah satu akibatnya adalah terciptanya sebuah media baru berinterkasi yang disebut cyberspace, di cyberspace orang bebas melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain karena tidak diketahui asal usul maupun kewarganegaraan asli seseorang. Hal ini di manfaatkan sebagian orang untuk melakukan suatu kejahatan yang disebut cyber crime. Telah banyak usaha untuk melakukan pengaturan di cyberspace untuk mencegah terjadinya cyber crime baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Salah satunya adalah dengan lahirnya convention on cyber crime yang dibuat oleh dewan eropa, aspek yang menjadi perhatian khusus dalam konvensi ini adalah masalah yurisdiksi sebuah negara dalam menangani kasus cyber crime karena tidak semua negara senang yurisdiksi negaranya di lampaui oleh negara lain, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai cyber crime diatur dalam UndangUndang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.