IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) TERHADAP PENENTUAN NILAI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) ATAS TRANSAKSI JUAL BELI OLEH BADAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN TABANAN

ABSTRACT
The collection of BPHTB in Tabanan Regency is based on Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Acquisition Fees on Land and Buildings. The purpose of this study is to find out how the mechanism and procedure for determining the value of BPHTB for sale and purchase transactions at the Regional Finance Agency in Tabanan and to find out the implementation of Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Customs for Loan Rights on Land and Buildings on determining the value of BPHTB on sale and purchase transactions at the Regional Finance Agency in Tabanan Regency. .This research is descriptive with empirical juridical. The results showed that the implementation of BPHTB collection in Tabanan Regency, based on Regional Regulation No. 8 of 2018 was not carried out according to the applicable procedures since the research on the BPHTB SSPD (Regional Tax Notification) procedures and BPHTB payment procedures were not in accordance with the applicable regulations so that certainty law for those who carry out pending transactions.

ABSTRAK
Pemungutan BPHTB di Kabupaten Tabanan berdasarkan Regional Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan prosedur penentuan nilai BPHTB atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah di Tabanan dan untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Bea Perlohen Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap penentuan nilai BPHTB atas transaksi Jual Beli di Badan Keuangan Daerah di Kabupaten Tabanan. .Penelitian ini bersifat deskriptif dengan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pemungutan BPHTB di Kabupaten Tabanan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomo 8 Tahun 2018 tidak dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku sejak penelitian tata cara SSPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) BPHTB dan tata cara pembayaran BPHTB tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku aturan sehingga kepastian hukum bagi yang melakukan transaksi tertunda.