EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERIKSAAN TERKAIT PELANGGARAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI BALI

Abstract
Transportation in the era of globalization is a very important need for society. The development of traffic from time to time shows a fairly rapid development. Therefore, the development of traffic problems at this time and in the future will be more complex. Traffic safety is mandatory. According to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 259 paragraph (1) it is affirmed that investigations of traffic and road transportation crimes are carried out by Police Investigators and Civil Servant Investigators who are given special powers according to the law. It is necessary to regulate the implementation of authority regarding procedures for Civil Servant Investigators in conducting examinations of motor vehicle violations on the road and efforts to overcome the inhibiting factors in conducting inspections of motor vehicle violations. Therefore, it is necessary to provide heavier sanctions that can have a deterrent effect on violators and carry out socialization of the importance of the level of public awareness of traffic safety. The implementation of the Authority for Inspecting Motor Vehicle Violations by Civil Servant Investigators is expected to be able to reduce the number of traffic violations that occur in the community in order to create safety in traffic

Abstrak
Transportasi di era globalisasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Perkembangan lalu lintas dari waktu ke waktu semakin menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Oleh karena itu perkembangan masalah lalu lintas pada saat sekarang ini dan di masa mendatang akan semakin kompleks. Keselamatan dalam berlalu lintas merupakan hal wajib. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 259 ayat (1) ditegaskan bahwa penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang. Perlu pengaturan pelaksanaan kewenangan tentang tata cara Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kendaraan bermotor di jalan dan perlu upaya dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kendaraan bermotor. Maka dari itu perlu adanya pemberian sanksi yang lebih berat dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggarnya dan melaksanakan sosialisasi pentingnya tingkat kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas. Pelaksanaan Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kendaraan Bermotor Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan mampu menekan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di masyarakat agar terciptanya keselamatan dalam berlalu lintas.