EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1992 DI UMADESA CANGGU

Abstract
Canggu village is influenced by the construction of accommodation. But on the other hand, there are negative and positive impacts from the massive development of the tourism sector, one of which is the shrinking (RTH) in Badung Regency. then how is the regulation regarding the green belt area in Badung Regency and how are the actions of the Badung Regency government in enforcing the green belt area in Badung Regency. This paper uses an empirical juridical research method using a statutory approach and a fact approach. The regulation regarding the green belt area in Badung Regency has two legal foundations, namely the Badung Regency Regional Regulation Number 26 of 2013 concerning the 2013-2033 Badung Regency Spatial Plan and the Badung Regency Level II Regional Regulation Number 3 of 1992 Concerning the Prohibition of Establishing Buildings in the Green Line Area in Badung Regency Level II (Perda Green Line Badung Regency). The Badung Regency government's action in enforcing the green belt area in Badung Regency is to implement the law, it is considered an administrative system which includes interactions between law enforcement officials who are sub-districts.

Abstrak
Desa Canggu berada di tengah-tengah wilayah Badung sebagai daerah pertanian, alam dan budaya sebagai semangat pariwisata desa Canggu, desa Canggu dipengaruhi oleh pembangunan akomodasi. Namun disisi lain ada dampak negatif dan positif dari perkembangan sektor pariwisata yang begitu masif, salah satunya adalah masih adanya penyusutan RTH yang ada di Kabupaten Badung. maka bagaimanakah pengaturan mengenai daerah jalur hijau di Kabupaten Badung serta bagaimanakah tindakan pemerintah Kabupaten Badung dalam menegakkan daerah jalur hijau di Kabupaten Badung. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Pengaturan mengenai daerah jalur hijau di Kabupaten Badung memiliki landasan hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3 Tahun 1992 Tentang LaranganMendirikan BangunBangunan diDaerah Jalur Hijau Di Kabupaten Tingkat II Badung (PERDA Jalur Hijau Kab.Badung.