IMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP KERUGIAN iKEUANGAN DAN PEREKONOMIAN NEGARA INDONESIA

Abstract
Of its kind, this research is the research of normative juridical law. In normative legal research, library materials are the basis that in research science is classified as secondary data. The approach is carried out in this study which includes the approach of laws and regulations. The data sources of this study are obtained from various legal materials, which include primary legal materials and secondary legal materials. Corruption is an act committed by irresponsible people by harming the country's economy and finances for the sake of a personal interest. In Law Number 31 of 1999 corruption is classified into: harming state finances, bribery, embezzlement in office, extortion, fraudulent acts, clashes in procurement, gratuities. Corruption crimes require close supervision from institutions that have authority in the problem of corruption, such as the Corruption Eradication Commission. dangerous in the economic, social and poverty spheres of society, as well as democracy in Indonesia. So its eradication must be carried out in an extraordinary way, from law enforcement to community participation is also necessary.

ABSTRAK
Dari jenisnya, peneltiian ini adalah peneltian hukum yuridis normatif. Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Pendekatan dilakukan pada penelitian ini yang meliputi pendekatan peraturan perundangundangan. Sumber data penelitian ini diperoleh dari berbagai bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan merugikan perekonomian dan keuangan negara demi suatu kepentingan pribadi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi diklasifikasikan ke dalam: merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, gratifikasi. Tindak pidana korupsi perlu pengawasan yang ketat dari lembaga-lembaga yang ix mempunyai kewenangan dalam permasalah korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi sangat membahayakan dalam bidang ekonomi, sosial dan kemiskinan masyarakat, serta demokrasi di Indonesia. Maka pemberantasannya harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, mulai dari penegakan hukum sampai pada partisipasi masyarakat juga diperlukan.