PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN BANGLI BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 39 TAHUN 2020

Abstrak
Kabupaten Bangli merupakan salah satu Kabupaten di Bali yang terdampak covid-19, bentuk implementasi yang diberikan pemerintah untuk melindungi masyarakat Bupati Bangli mengeluarkan sebuah Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru. Namun pada prakteknya di lapangan masih saja ada masyarakat di Kabupaten Bangli melanggar protokol kesehatan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli sebagai perangkat daerah berperan penting dalam penegakan protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli Berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020, (2) Bagaimanakah Kendala Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli. Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dimana melihat bekerjanya hukum secara nyata di dalam masyarakat. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan protokol Kesehatan di Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 Tahun 2020 adalah sebagai Satuan Tugas (Satgas) penanganan covid-19 Kabupaten yang bergerak sebagai koordinator Penegakan peraturan perundang-undangan dan Pengamanan covid-19 di Kabupaten Bangli berdasarkan Peraturan Bupati Bangli Nomor 39 tahun 2020 dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian, dan/atau TNI. Kendala yang dihadapi oleh Satuan Polisi pamong Praja dalam penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Bangli yaitu dari segi sarana dan prasarana, Dari segi anggaran Kemudian belum dimilikinya kesadaran hukum yang baik di masyarakat tercermin dari banyaknya masyarakat yang tidak patuh dalam penerapan protokol kesehatan.

Abstract
Bangli Regency is one of the regencies in Bali that has been affected by Covid-19, a form of implementation given by the government to protect the people. The Bangli Regent issued a Bangli Regent Regulation Number 39 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of the Corona Virus Disease 2019 Health Protocol in the New Era of Life Order. However, in practice in the field there are still people in Bangli Regency violating health protocols. The Bangli Regency Civil Service Police Unit as a regional apparatus plays an important role in enforcing Health protocols in Bangli Regency. Therefore, the problems in this study are: (1) How is the Role of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Health Protocols in Bangli Regency Based on Bangli Regent Regulation Number 39 of 2020, (2) What are the Obstacles of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Health Protocols in Bangli Regency . This study uses empirical research methods which see the actual workings of the law in society. The results of this study found that the role of the Civil Service Police Unit in Enforcement of Health protocols in Bangli Regency based on Bangli Regent Regulation Number 39 of 2020 is as a Regency Covid-19 Task Force (Satgas) which operates as a coordinator for Enforcement of Legislation and Covid-19 Securit in Bangli Regency based on Bangli Regent Regulation Number 39 of 2020 and may include elements of the Police, and/or TNI. Constraints faced by the Civil Service Police Unit in enforcing health protocols in Bangli Regency are in terms of facilities and infrastructure, from a budget perspective.