KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS DALAM PROSES ACARA PERDATA

Abstract
In practice, private deeds are sometimes used for certain personal interests, which are sometimes not the same as the time of manufacture. The private deed is not made before a notary but is made by the parties concerned. In the deed under the hands of the notary is not responsible for the contents of the agreement or agreement, the notary is only responsible for the ratification and recording of the deed under the hand brought to the notary. The power of proof of an underhand deed in a civil trial process is not as extensive and authentic as a deed. The power of proof is only between the parties if those persons do not deny and acknowledge the agreement. The private deed is regulated in Article 1874 of the Civil Code and the authority of a Notary in its ratification is regulated in Law Number 2 of 2014 concerning the Position of a Notary. From this background, the following problems can be formulated: 1. How is the legal force of legalized private deeds legalized by a notary in court evidence 2. What is the responsibility of a notary towards legalized private deeds to ensure legal certainty. The method used is a normative research method using a statutory approach, the sources of legal materials used are primary sources of legal materials and secondary sources of legal materials. The primary source of legal material is in the form of statutory regulations and the secondary source of legal material is in the form of literature relating to the power of proof of an underhand deed which is legalized by a notary in the civil trial process. After all the materials have been collected, they are processed and analyzed using legal interpretations and legal arguments and then presented descriptively.

Abstrak
Dalam prakteknya akta di bawah tangan terkadang digunakan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang terkadang tidak sama dengan waktu pembuatannya. Akta di bawah tangan tidak dibuat di hadapan notaris tetapi dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada akta di bawah tangan notaris tidak bertanggung jawab atas isi perjanjian atau perjanjian, notaris hanya bertanggung jawab atas pengesahan dan pencatatan akta di bawah tangan yang dibawa kepada notaris. Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan dalam proses persidangan perdata tidak seluas dan seotentik akta. Kekuatan pembuktian hanya antara para pihak jika orang-orang tersebut tidak menyangkal xii dan mengakui perjanjian. Akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata dan kewenangan Notaris dalam pengesahannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana kekuatan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dalam pembuktian di pengadilan 2. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap akta di bawah tangan yang di legalisasi untuk menjamin adanya kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan sumber bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dalam proses persidangan perdata. Setelah semua bahan terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan interpretasi hukum dan argumentasi hukum kemudian disajikan secara deskriptif.