PERANAN UPTD. PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN DI PROVINSI BALI

Abstrak
Sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bali telah mengejutkan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menjelaskan regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Bali dan 2) Untuk menjelaskan upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan seksual terhadap anak di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Hasil penelitian ini adalah 1) Regulasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Provinsi Bali dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor: 3/01-D/HK/ 2004 jo SK Gubernur Bali Nomor 210/01-D/HK/2005 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 207/04- F/HK/2015 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Bali. 2) Upaya penanggulangan hukum dalam mengurangi kejahatan seksual terhadap anak di Provinsi Bali dilakukan dengan 3 upaya, (1) upaya preventif, (2) upaya represif yaitu dengan, (3) upaya reformatif.

Abstract
A number of cases of sexual violence against children in Bali have shocked the public. The objectives of this study are 1) To explain the regulation of legal protection for children as victims of sexual violence in Bali Province and 2) To explain legal countermeasures in reducing sexual crimes against children in Bali Province. The research method used is a type of empirical juridical research method, or called field research, namely examining the applicable legal provisions and what is happening in reality in society. The results of this study are 1) The regulation of legal protection for children as victims of sexual violence in Bali Province by establishing an Integrated Service Unit through the Governor's Decree Number: 3/01-D/HK/2004 in conjunction with the Decree of the Governor of Bali Number 210/01-D/HK /2005 concerning the Establishment and Membership Structure of the Bali Province Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) and lastly updated by the Governor of Bali Decree Number 207/04-F/HK/2015 concerning the Establishment and Membership Structure of the Integrated Service Center for Women's Empowerment and Children (P2TP2A) Bali Province. 2) Legal countermeasures in reducing sexual crimes against children in Bali Province are carried out with 3 efforts, (1) preventive efforts, (2) repressive efforts, namely, (3) reformative efforts